Kesal Diperlakukan Seenaknya, Debitur KPR Adukan Pejabat BTN Cabang Jember ke Polres

HUKUM44 Views

Keterangan Gambar: Tandatangan Debitur Diduga dipalsukan oleh Pejabat BTN (Foto: Sigit Priyono/Jurnalmetropol.id)

Jurnalmetropol, Jember – Seorang nasabah Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Jember mengadu ke Kapolres Jember. Pasalnya, tandatangan dirinya dan suami di addendum kredit dipalsukan oleh pihak Bank.

Fitri Handayani, debitur KPR BTN Cabang Jember merasa dibodohi oleh pihak bank. Ia tidak merasa tandatangan addendum kredit tetapi angsuran rumahnya berubah, menjadi naik lebih tinggi dari angsuran yang sebelumnya. Tidak hanya itu, jangka waktu kredit perumahan yang ia bayar bertambah panjang.

Fitri meradang manakala ingat ketika mengalami keterlambatan pembayaran setoran angsuran, pihak penagih (colector) internal BTN selalu menghubunginya untuk membayar. Di sisi lain Bank dengan entengnya memalsukan tandatangan dirinya dan suaminya.

Dugaan pemalsuan dokumen kredit ia peroleh setelah memberanikan diri meminta salinan addendum kredit karena angsuran mengalami kenaikan. Dari seharusnya Rp.830.000 menjadi Rp950.000 per bulan. Jangka waktu angsuran juga bertambah panjang 5 tahun.

Melalui kuasa pendampingan salah satu Organisasi Masyarakat (Ormas), Fitri Handayani mengadukan kasus pemalsuan dokumen bank plat merah ke Kapolres Jember, Kamis (19/11/2026).

Kronologi Perkara

Fitri Handayani tercatat sebagai nasabah BTN Cabang Jember dengan nomor Aplikasi Kredit 0003020140701000013 menjadi debitur KPR dengan plafon kredit Rp103.500.000. Jangka waktu kredit selama 240 bulan atau 20 tahun sejak ditandatangani akad kredit pada tanggal 26 November 2014.

Suku bunga ditetapkan Bank sebesar 7,25 persen Fix Rate (Bunga Tetap), dengan sistem perhitungan bunga anuitas. Jumlah angsuran per bulan Rp.830.100 yang jatuh tempo pembayaran tanggal 7 setiap bulannya.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan bahwa semua nasabah bank diberi kelonggaran pembayaran cicilan. Kredit KPR atas Fitri Handayani disetujui oleh BTN selama 9 bulan tidak perlu membayar angsuran pada rentang waktu 2020 sampai 2021. Pada saat itu Fitri lupa, apakah ia pernah menandatangani addendum kredit.

Setelah kelonggaran pembayaran angsuran selama 9 bulan selesai yaitu pada 2021, Fitri kembali mengangsur Rp830.1000 seperti pada angsuran semula.

Kondisi bisnis Fitri mengalami kemunduran sehingga ia mengajukan restrukturisasi (perubahan kredit). Pihak bank menyetujui dengan keputusan Debitur mengangsur setengah dari angsuran yang seharusnya yaitu sebesar Rp397.600 per bulan selama setahun, terhitung sejak Pebruari 2025 sampai Januari 2026.

Atas perubahan itu Fitri mengaku lupa, apakah ia menandatangani atau tidak. Tetapi yang pasti ia tidak menerima salinan addendum kredit atas restrukturisasi itu.

Pada Februari 2026 Fitri didatangi Colektor (penagih dari BTN), menyebutkan bahwa jumlah angsurannya menjadi Rp900.000 dan jangka waktunya berakhir pada 2039.

Pada 4 September 2026 Fitri Handayani didampingi anggota ormas mendatangi kembali BTN untuk meminta salinan addendum kreditnya yang terakhir. Ia hanya diberi print out addendum kredit nomor 202501310000107 tertanggal 11 Januari 2025 dimana tandatangan Debitur yaitu Fitri Handayani dan suami yaitu Muhammad Safiuddin tidak sesuai dengan tandatangan aslinya. Fitri pun merasa tidak pernah menandatangani addendum kredit itu. (Sgt/Tim)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *