Jurnalmetropol.com, Blora — Polemik dugaan keracunan yang sempat dikaitkan dengan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan klarifikasi dari pihak Mitra Yayasan Rezeki Selaras Mustika selaku pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Luluk Nasruatin, pengelola layanan sekaligus Kepala Desa Bradag, menegaskan bahwa penyedia program MBG tidak bisa digeneralisasi ataupun disalahkan secara keseluruhan. Menurutnya, penanganan pangan bagi penerima manfaat telah mengikuti panduan resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Luluk menjelaskan bahwa standar keamanan pangan memang harus diperketat, terutama karena daya tahan tubuh anak berbeda dengan orang dewasa.
“Kontrol kualitas wajib dilakukan secara ketat. Tapi bukan berarti semua penyedia MBG harus dihentikan hanya karena isu yang belum jelas,”kata Luluk dalam pernyataannya, Selasa (9/12/2025).
Penerapan Aturan Teknis dan Edukasi Konsumen
Luluk juga menuturkan bahwa seluruh proses produksi telah mengikuti aturan teknis mulai dari waktu pengolahan, penyimpanan bahan mentah, hingga ketentuan batas konsumsi. Edukasi pun dilakukan melalui grup sekolah dan wali murid untuk memastikan makanan dikonsumsi sesuai jadwal.
“Kalau sudah lewat jam konsumsi, tidak boleh dibagikan. Bila belum dimakan sampai batas waktu, kami ganti besoknya. Itu selalu kami sampaikan,”jelasnya.
Luluk mengakui bahwa produksi dalam jumlah besar sejak awal pelaksanaan program menjadi tantangan tersendiri. “Jumlah ribuan porsi langsung diproduksi begitu program berjalan. Kami terus menyesuaikan dan memperbaiki,”imbuhnya.
Tantangan Menu: Anak Kurang Suka Ikan dan Persepsi Orang Tua
Luluk menyebutkan bahwa tidak sedikit siswa enggan mengonsumsi menu bernutrisi tertentu, seperti ikan dori, meskipun bernilai gizi tinggi dan berharga cukup mahal.
“Harganya Rp53 ribu per kilo, tetapi sering tidak dimakan. Anak-anak lebih memilih nasi atau buah karena belum terbiasa,”ungkapnya.
Selain itu, beberapa orang tua beranggapan bahwa bahan seperti ikan dapat diperoleh dengan mudah di rumah. Luluk menegaskan bahwa geografis Blora yang jauh dari laut membuat pengadaan ikan tidak semudah yang dibayangkan.
Sebagai alternatif, ikan diolah menjadi berbagai olahan lauk seperti nugget, bala-bala, dan rolade. “Ketika dijadikan kreasi lauk, anak-anak justru mau makan karena mereka tidak tahu itu berbahan ikan,”ujarnya.
Menu Burger, Apakah Diperbolehkan?
Menanggapi banyaknya permintaan siswa terhadap menu burger, Luluk menjelaskan bahwa aturan BGN sebenarnya tidak memperbolehkan menu tersebut karena berpotensi menggunakan bahan pengawet. Meski demikian, agar tidak monoton, ia sesekali menyajikan burger sebulan sekali dengan pengolahan mandiri.
“Kami buat sendiri tanpa pengawet. Dagingnya juga kami olah sendiri, bukan membeli frozen,”terangnya. Ia menegaskan bahwa seluruh produk, termasuk pentol, nugget, rolade, dan bala-bala berasal dari produksi dapur sendiri.
Insiden Telur Basi: Bahan Evaluasi, Bukan Penghakiman
Terkait temuan telur rebus yang basi beberapa waktu lalu, Luluk mengakui adanya kesalahan teknis akibat permintaan pihak sekolah yang meminta penundaan pembagian. “Telur rebus cepat basi. Ada lebih dari 200 yang tidak dibagikan, langsung kami tarik dan kami ganti di hari Senin. Itu bentuk evaluasi,”jelasnya.
Luluk juga berharap kejadian tersebut tidak dijadikan alasan untuk menilai buruk seluruh program. “Yang penting ada penjelasan dan perbaikan. Kalau keliru, kami akui dan kami benahi,”pungkasnya
Luluk menyampaikan harapannya agar program MBG terus berjalan dengan pengawasan, evaluasi, dan komunikasi yang sehat antara pihak penyedia, sekolah, dan orang tua.
Sekali lagi Luluk berharap kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu tanpa memahami prosedur yang diterapkan. “Dan semoga harapan kami, MBG di tahun depan bisa memberi manfaat untuk defabelitas dan lansia,”ujarnya.
“Program ini untuk kesehatan anak kita bersama, jadi mari kita kawal dengan pemahaman, bukan hanya prasangka,”tutupnya. (HAR)
